Please download to get full document.

View again

of 17

INDEK HARGA KONSUMEN DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEK PERILAKU KORUPSI

Kecenderungan perilaku korupsi di suatu kota dapat dilihat dari indek perilaku korupsi di kota tersebut. Semakin tinggi indek persepsi korupsi berarti semakin rendah tingkat kecenderungan perilaku korupsi di kota tersebut. Sebaliknya kota dengan
0 views17 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
  SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen)  STIES   49 Vol. 8 No 1 Juni 2017 INDEK HARGA KONSUMEN DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEK PERILAKU KORUPSI Khairul Amri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Banda Aceh ABSTRAK Kecenderungan perilaku korupsi di suatu kota dapat dilihat dari indek perilaku korupsi di kota tersebut. Semakin tinggi indek persepsi korupsi berarti semakin rendah tingkat kecenderungan perilaku korupsi di kota tersebut. Sebaliknya kota dengan indek perilaku korupsi relatif rendah berarti kecenderungan korupsi relatif tingggi. Indek persepsi korupsi  pada kota besar di Indonesia relatif berbeda satu sama lain, yang berarti bahwa kecenderungan perilaku korupsi juga berbeda. Di sisi lain, indek harga konsumen dan belanja  pemerintah kota dalam bentuk belanja modal juga relatif berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh indek harga konsumen dan belanja modal terhadap indek perilaku korupsi. Data yang digunakan adalah data panel dari 16 kota selama periode tahun 2006, 2008 dan 2010. Model analisis yang digunakan adalah regresi panel dengan metode pooled least square. Penelitian menemukan bahwa indek harga konsumen dan belanja modal  pemerintah kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indek perilaku korupsi. Hal ini  berarti bahwa indek harga konsumen dan belanja modal pemerintah kota memiliki pengaruh  positif dan signifikan terhadap kecenderungan perilaku korupsi di kota yang bersangkutan. Semakin tinggi indek harga konsumen dan belanja modal semakin tinggi pula kecenderungan  perilaku korupsi. Kata Kunci: Indek Persepsi Korupsi, Indek Harga Konsumen dan Belanja Modal Pemerintah Daerah ABSTRACT Corruption behavior intention in a city can be shown by corruption perception index of the city. Higher coruption perception index lower corruption behavior intention. Conversly, the city which lower corruption perception index indicates to is relatively higher corruption behavior intention. Cities in Indonesia are different in corruption perception index. It’s mean corruption behavior intention for the city respectively also different. On the other side, the consumer price index and the capital spending of local government also different each other. This study aims to eximine the effect of consumer price index and the capital spending of local government on corruption perception index (CPI). Data using in the study is panel data  from sixteen cities for the period of 2006, 2008 and 2010. Data analyzed by pooled least square method  . The study found that consumer price index and government expenditure have negative and significant effect on corruption perception index (CPI). It’s mean that consumer  price index and the capital spending of local government have a positive and significant effect on corruption behavior intention. Higher consumer price index and the capital spending of local government, higher the corruption behavior intention. Keyword: Corruption Perception Index, Consumer Price Index and The Capital Spending Of Local Government  .  SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen)  STIES   50 Vol. 8 No 1 Juni 2017 LATAR BELAKANG PENELITIAN Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak  buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi dari yang berskala kecil sampai melibatkan jaringan elitis di tingkat nasional merupakan peristiwa yang selalu mewarnai setiap liputan pers di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari monitoring yang dilakukan oleh Indonesia Indikator melalui media sosial dan media cetak yang memiliki versi koran elektronik terhadap aktivitas pemberitaan media-media massa di Indonesia selama tahun 2013. Menurut Transparansi International (TI), Indeks Persepsi Korupsi ( Corruption Perceptions Index ) Indonesia pada tahun 2012 berada pada peringkat ke-118 dari 174 negara yang disurvei. Peringkat rendah tersebut didapatkan karena Indonesia hanya memiliki nilai 32, sama dengan nilai Republik Dominika, Mesir, Ekuador dan Madagaskar. Bahkan  peringkat Indonesia tersebut lebih rendah dari Timor Leste, negara yang pernah menjadi  bagian dari Indonesia, yang berada pada peringkat ke-113 (Tranparansi Internasional Indonesia 2012: 9). Mengingat parahnya dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, langkah serius pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dilakukan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini diberikan kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di negeri ini. Selama  periode tahun 2010-2014, trend pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat. Berdasarkan publikasi KPK, pada tahun 2010 jumlah kasus korupsi sebanyak 448 kasus. Pada tahun berikutnya 426 kasus pada tahun 2011 dan 402 kasus tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 meningkat menjadi 560 kasus. Hingga semester I 2014 terjadi kasus korupsi mencapai 308 kasus. Aktor yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari DPR/D, pejabat atau pegawai pemda/kementerian, kepala dinas dan kepala daerah. Berdasarkan instansi,  pihak eksekutif di daerah menjadi instansi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian diikuti oleh DPRD di urutan kedua. Berdasarkan sektor, diketahui bahwa  penanganan kasus korupsi paling banyak masih berada pada sektor infrakstruktur, sedangkan  posisi kedua masih berada pada sektor keuangan daerah. Posisi ketiga terjadi perubahan dari sektor pendidikan ke sosial kemasyarakatan. Modus korupsi yang terjadi juga sangat  beragam. Hingga semester 1 tahun 2014 modus korupsi paling banyak digunakan adalah  penyalahgunaan anggaran 71 kasus (23,05%), penggelapan sebanyak 71 kasus (23,05%) dan  SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen)  STIES   51 Vol. 8 No 1 Juni 2017 laporan fiktif sebanyak 66 kasus (21,42%). Pada semester I 2014, korupsi dengan modus laporan fiktif mengalami peningkatan signifikan sebanyak 27 kasus (  Indonesian Corruption Watch , 2014). Kecenderungan perilaku korupsi dikalangan pegawai instansi pemerintah dapat didasarkan pada indek persepsi korupsi (IPK). IPK adalah instrumen pengukuran korupsi global yang dikembangkan oleh Transparency International (TI) sejak tahun 1996. IPK tidak dihasilkan dari survei yang dilakukan oleh TI sendiri, tetapi merupakan indeks gabungan ( composite index ) dari beberapa indeks yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga international seperti  Asian Development Bank, World Bank, Political Economic Risk Consultacy , dan lainnya. Lembaga-lembaga ini setiap tahunnya memberikan hasil survei mereka kepada TI, untuk diolah dan digabungkan untuk menghasilkan CPI. CPI memiliki rentang 0 sampai 10, dimana 0 berarti dipersepsikan sangat korups, sementara 10 dipersepsikan sangat bersih. Hasil survei Indek Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia di 16 kota besar di Indonesia dalam tahun 2006, 2008 dan 2010 menyajikan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kecenderungan  perilaku korupsi oleh pelaku korupsi di masing-masing kota juga relatif berbeda. Perkembangan IPK pada 16 kota di Indonesia ditunjukkan dalam Tabel 1. Tabel 1 Perkembangan Indek Persepsi Korupsi 16 Kota di Indonesia Selama Periode Tahun 2006-2010  No Kota Tahun 2006 2008 2010 1 Medan 4,670 3,840 4,170 2 Pekan Baru 4,430 3,550 3,610 3 Padang 5,390 4,640 5,070 4 Palembang 4,600 3,870 4,700 5 Bengkulu 4,460 4,420 4,410 6 Batam 4,510 4,440 4,730 7 DKI 4,000 4,060 4,430 8 Yogyakarta 5,590 6,430 5,810 9 Semarang 5,280 4,580 5,000 10 Surabaya 4,400 4,260 3,940 11 Makasar 5,250 4,700 3,970 12 Ambon 5,280 4,320 5,290 13 Kupang 5,510 2,970 4,890 14 Menado 4,870 3,980 5,350 15 Banjarmasin 4,930 5,110 5,200 16 Denpasar 3,670 4,250 6,710 Sumber: Transperancy International Indonesia, 2014  SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen)  STIES   52 Vol. 8 No 1 Juni 2017 Perbedaan IPK tidak hanya terjadi di antara sesama kota pada periode tahun yang sama, tetapi juga wujud pada kota yang sama dalam periode yang berbeda. Pada periode tahun 2006 kota dengan IPK tertinggi adalah Yogyakarta (5,590), kemudian diikuti oleh Kupang (5,510) dan Padang (5,390) di urutan kedua dan ketiga. Hal ini mengindikasikan  bahwa intensitas korupsi di ketiga kota tersebut relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan 12 kota lainnya. Sebaliknya pada periode tahun yang sama kota dengan IPK terendah adalah Denpasar (3,670), yang berarti pada tahun 2006 intensitas korupsi di Denpasar jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Hingga tahun 2010, kota dengan IPK tertinggi adalah Denpasar (6,710), kemudian diikuti oleh Yogyakarta (5,810) dan Menado (5,350). Pada tahun tersebut, intensitas korupsi di Denpasar jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2006. Demikian pula halnya di Yogyakarta dan Menado. Sebaliknya kota dengan IPK terendah pada tahun 2010 adalah Pekan Baru (3,610). Angka lebih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 4,430. Berdasarkan sektor, penanganan kasus korupsi paling banyak masih berada pada sektor infrakstruktur, sedangkan posisi kedua masih berada pada sektor keuangan daerah. Hingga semester 1 tahun 2014 modus korupsi paling banyak digunakan adalah  penyalahgunaan anggaran 71 kasus (23,05%), penggelapan 71 kasus (23,05%) dan laporan fiktif 66 kasus (21,42%). Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran keuangan daerah memiliki potensi yang relatif besar untuk dijadikan lahan korupsi bagi koruptor. Salah satu anggaran keuangan daerah yang relatif besar adalah belanja modal. Munculnya tindak pidana korupsi di daerah tidak terlepas dari berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong pelaku korupsi untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Motivasi untuk melakukan korupsi dapat disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi keinginan/kebutuhan hidup yang lebih baik. Di satu sisi seseorang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, namun disisi lain pendapatan yang mereka miliki tidak mampu memenuhi keinginan tersebut. Hal ini berarti bahwa daya beli masyarakat di suatu daerah dapat mendorong terjadinya tindakan pidana korupsi. Adanya keterkaitan antara daya  beli dengan kecenderungan perilaku korupsi telah dibuktikan oleh banyak temuan penelitian di antaranya Al-Marhubi (2000), Abed & Davoodi (2002) dan Honlonkou (2003) yang menyimpulkan terdapat hubungan signifikan antara korupsi dengan indek harga konsumen. Kenaikan harga-harga barang sehingga berdampak pada penurunan daya beli, merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pindana korupsi (Braun dan Rafael, 2000).  SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen)  STIES   53 Vol. 8 No 1 Juni 2017 Tindakan pidana korupsi oleh pelaku korupsi lebih mudah dilakukan pada belanja anggaran yang memudahkan terjadinya suap, mark up dan membuat tindakan tersebut tidak dapat terdeteksi (Kristianto, 2009). Hal ini berarti bahwa belanja pemerintah kota dalam  bentuk belanja modal memberi peluang munculnya perilaku korupsi, terutama ketika  pengawasan terhadap alokasi anggaran belanja tersebut tidak dilakukan secara baik. Data  publikasi mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia menyajikan informasi bahwa kasus korupsi paling banyak masih berada pada sektor infrastruktur, kemudian menyusul sektor keuangan daerah di urutan kedua. Baik sektor infrastuktur maupun keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan belanja modal pemerintah daerah. Mengacu pada alasan di atas, dipandang perlu untuk mengkaji keterkaitan antara kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi di suatu kota dengan daya beli masyarakat dan alokasi belanja modal dalam APBD kota tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara indek harga konsumen (sebagai tolok ukur  peningkatan/penurunan daya beli masyarakat) dan alokasi belanja modal dengan indek  persepsi korupsi pada 16 kota di Indonesia. TINJAUAN KEPUSTAKAAN KORUPSI DAN PENGUKURANNYA Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang berarti  busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi merupakan tindak  penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara yang diberi amanah untuk mengelola kekuasaan demi menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lembaga Transparency  International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Sementara World Bank mendefinisikan korupsi sebagai  penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Keuntungan  pribadi yang dimaksud bukan hanya secara individu, tetapi juga terhadap suatu partai politik, suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, suku, teman atau keluarga. Eric, Chetwynd dan Spector (2003) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan  jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat dibedakan menjadi penggelapan, nepotisme, penyuapan, pemerasan, influence peddling , dan penipuan. Undang-Undang  Nomor 33 tahun 1999 junto UU No 20 tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap-
Advertisement
MostRelated
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x