Please download to get full document.

View again

of 14

Korelasi Politik Luar Negeri terhadap Kasus - Kasus Pendeportasian Warga Negara Asing di Indonesia

Indonesia adalah negara yang kerap kali didatangi oleh warga dari luar Indonesia dengan memiliki banyak tujuan. Seperti berwisata, bekerja, atau bahkan memiliki tujuan yang tidak baik misalnya penyelundupan orang dan perdagangan orang. Dengan
0 views14 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
   1 Korelasi Politik Luar Negeri terhadap Kasus - Kasus Pendeportasian Warga Negara Asing di Indonesia (The Correlation of Foreign Policy towards Cases of Deportation of Foreign Citizens in Indonesia) Ilham Zico Pratama 2018.1450.1.01 Taruna Tingkat I Program Studi Hukum Keimigrasian   Politeknik Imigrasi Email : ilhamzico.98@gmail.com   ABSTRAK   Indonesia adalah negara yang kerap kali didatangi oleh warga dari luar Indonesia dengan memiliki banyak tujuan. Seperti berwisata, bekerja, atau bahkan memiliki tujuan yang tidak baik misalnya penyelundupan orang dan perdagangan orang. Dengan demikian, direktorat Jendral (Dirjen) Imigrasi memiliki tugas dan dasar hukum yang sesuai untuk mengamankan orang  –  orang yang dapat merugikan kedaulatan negara Indonesia. Dengan demikian, bangsa  –  bangsa yang bekerja sama dengan Indonesia baik dalam bilateral dan multilateral sedikit tersinggung atas perlakuan pemerintahan Indonesia terhadap warga negara mereka. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pendekatan secara deskriptif dengan mengambil sumber dari beberapa jurnal yang terkait dengan judul yang tertera diatas. Pendekatan ini dilakukan agar dapat mengambil inti dalam pelakasanaan tindakan administratif keimigrasian dalam hal Deportasi. Dalam jurnal ini akan membahas bagaimana pandangan anggota atau organisasi dunia terkait dengan politik dan kerjasama yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah memperoleh data dan sumber yang konkrit dan menjadi media edukasi yang baik bagi pembaca dari kalangan umum maupun lainnya. Kata Kunci : Deportasi, Administratif, Politik, Warga Asing ABSTRACT Indonesia is one of the country that is often visited by citizens from outside Indonesia with many goals. Like traveling, working, or even having bad destinations such as people smuggling and human trafficking. Therefore, the Directorate General (Dirjen) of Immigration has the appropriate duties and legal basis to secure people who can harm the sovereignty of the Indonesian state. Thus, the nations that collaborate with Indonesia both bilaterally and multilaterally are slightly offended by the treatment of the Indonesian government towards their citizens. The method used in this journal is a descriptive approach by taking sources from several journals related to the titles listed above. This approach is carried out in order to be able to take the core in the implementation of administrative immigration actions in the case of Deportation. In this journal will discuss how the views of members or world organizations related to politics and cooperation carried out. The results of this study are to obtain concrete data and sources and be a good educational media for readers from the general public and others. Keywords: Deportation, Administrative, Politics, Foreign Residents   2 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Dengan banyaknya warga asing yang datang ke Indonesia menjadikan negara Indonesia menjadi negara tujuan warga asing untuk berbagai alasan seperti bekerja dan berlibur. Dengan banyaknya tempat wisata dan alam yang menjanjikan menarik orang  –  orang diluar perbatasan Indonesia untuk hadir dan melihat secara langsung keindahan yang dimiliki oleh Indonesia. Setiap orang dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan persyarataan membawa Dokumen Perjalanan sebagai persyaratannya. Setelah itu akan diberikan tanda masuk oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemreriksaan Imigrasi (TPI). Ini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 8-10. 1  Dewasa ini, warga negara asing (WNA) sudah banyak berdatangan dan memberikan manfaat bagi negara Indonesia dalam segi perekonomian. Dimulai dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memberikan dampak yang siginifikan dalam hal lalu lintas orang. Menurut PP No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, syarat masuk seorang warga asing yaitu : 1. Memiliki Dokumen Perjalanan yang masih berlaku, 2. Memiliki Visa yang masih berlaku kecuali tidak dibebankan dengan Visa, 3. Tidak masuk daftar Pencekalan. Sedangkan untuk syarat keluar seorang warga asing dari Indonesia yaitu: 1. Memiliki Dokumen Perjalanan yang masih berlaku, 2. Tidak masuk dalam daftar pencekalan, 3. Telah memiliki tanda naik Alat  Angkut, 4. Memiliki tanda keluar yang berizin bila terkena Tindakan Administratif Keimigrasian. 2  Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Dengan demikian, Imigrasi di samping termasuk salah satu instansi pemerintah yang salah satu kegiatannya melayani administrasi keimigrasian masyarakat, dan juga sebagai instansi pengawas terhadap segala keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di Indonesia. Terhadap orang asing pelayanan dan pengawasan di bidang 1   Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011 . 2   Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011, PP No. 31 Tahun 2013 keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia hanyalah orang asing yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak membahayakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah yang berlaku. Imigrasi dalam pemerintahan dapat memberikan sanksi pidana apabila terdakwa terkena kasus yang merugikan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti menganggu ketertiban, kejahatan internasional, narkoba atau terorisme. Tindakan administratif keimigrasian sering digunakan untuk orang asing yang melanggar peraturan di Indonesia, sebab jika digunakan tindakan pidana keimigrasian yang salah satu tahapannya harus dimulai dengan penyidikan, maka orang asing tersebut harus tetap tinggal di wilayah Indonesia dan hal ini tentu dapat menimbulkan beban tersendiri bagi negara Indonesia. Di sisi lain, ada kemungkinan orang asing tersebut sengaja berusaha lebih lama untuk tinggal di Indonesia dengan cara mengajukan banding atau kasasi sampai orang asing tersebut selesai menjalani hukuman, sehingga menguntungkan orang asing tersebut meskipun ijin tinggal bahkan paspornya sudah tidak berlaku lagi. Menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75, ada beberapa unsur yang termasuk dalam Tindakan Administratif Keimigrasian seperti: 1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan, 2. Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal, 3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa daerah di Indonesia, 4. Keharusan untuk bertempat tinggal di tempat tertentu di Indonesia, 5. Pengenaan biaya Angkut, 6. Deportasi dari wilayah Indoensia. 3  Tindakan diatas apabila dilanggar dapat terkena hukuman kurungan atau denda yang sesuai dengan pelanggarannya. Tindakan ini dilakukan oleh Dirjen Imigrasi kepada warga Asing agar kegiatan orang asing dapat terpantau dan sesuai dengan norma yang berlaku. Dan bagi orang asing yang melanggar akan dideportasi ke negara asalnya. Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenakan kepada orang yang bukan negara asli dan dipulangkan ke negara asalnya secara paksa oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Imigrasi. 3    Loc. Cit.     3 Indonesia adalah salah satu negara yang sering memancing warga negara lain setiap menitnya dengan pasarnya yang luas. Namun, dengan potensi ekonomi yang dimiliki besar, ada pula kepatuhan hukum yang harus diikuti oleh orang asing yang berkunjung, terutama jika berhubungan dengan visa, baik untuk menetap atau bekerja. Salah satu topik yang ingin dibahas adalah mengenai deportasi, hukum yang terkait dengan deportasi dan cara menghindari deportasi dari Indonesia. Deportasi merupakan sebuah tindakan administratif keimigrasian yang diatur oleh undang  –  undang dan dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. 4  Deportasi dilakukan bertujuan demi melindungi dan menertibkan warga negara asing yang menganggu. Jangka waktu orang asing yang ditempatkan di ruang detensi imigrasi bila terkena tindakan dilakukan paling lama 30 hari.  Apabila jangka waktu terlampaui, maka orang asing tersebut dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Dalam hal deportasi belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. 5  Dalam hal orang asing yang menunggu melampaui jangka waktu 10 tahun sebagai terdeteni di rumah detensi Imigrasi, Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar deteni dideportasi secepatnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh WNA dan keberadaan deteni tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat luas. Selain itu, mengupayakan deportasi ke negaranya atau negara ketiga yang bersedia menerimanya tetap dilakukan. Dan setelah di deportasi, warga asing bersangkutan akan di tangkal untuk masuk kembali ke Indonesia. 6  Hal ini menimbulkan banyak spekulasi terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia. Biasanya, tidak memungkinkan bagi seorang deteni untuk bertahan di Rumah Detensi Imigrasi 4   Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 75 ayat (1).   5   Ibid. Pasal 85. 6   Hukum Online , “ Jangka Waktu Deportasi Orang  Asing  ”   https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5820/jangka-waktu-deportasi-orang-asing#_ftn3 diakses pada 19 November 2019, 10.00   (RUDENIM) bertahan selama 10 tahun terkecuali apabila negaranya sudah tidak ada atau berstatus stateless.  Apabila seseorang akan dideportasi tentu dapat melakukan komplain bila tidak sepenuhnya bersalah. Komplain ini meskipun dilakukan tidak akan merubah hasil dari eksekusi dari tindakan administratif. Dengan dilakukan nya deportasi terhadap WNA dari suatu negara, negara pertama juga harus melindungi warga negaranya dan memberikan perlakuan khusus. Negara sebagai wadah perlindungan warga negaranya mempunyai peran penting yaitu harus menciptakan kesejahteraan bagi warga Negaranya, baik dari sisi sosial maupun dari sisi hukum dan kesejahteraan di berbagai bidang. Karena kewajiban itu pula, Negara membuat perangkat hukum sebagai landasan yuridis agar alur dalam menjalankan perannya Negara agar selalu on the track  , sehingga semua regulasi yang diundangkan harus dimaknai sebagai upaya negara mewujudkan perannya yaitu dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahtraan dalam berbagai bidang. Dari sisi konstitusi perlindungan adalah merupakan hak asasi yang dilindungi sebagaimana ketentuan pasal 28 UUD 1945, berangkat dari maksud uraian di atas inilah mengapa warga Negara dari berbagi karakter dan kondisinya wajib dilindungi dari semua kepentingannya. 7  Sistem hukum akan berjalan apabila didukung tiga unsur yaitu sebagaimana disebutkan di bawah ini berjalan seirama, Lawrence M. Friedman memilah operasional hukum menjadi tiga yang dalam operasional aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur dapat berinteraksi. Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis di pengadilan, Sustansi adalah perangkat hukum yang lahir dari berbagai aturan di institusi itu dijalankan, sedangkan kultur adalah elemen sikap dan nilai sosial. 8  Individu yang bertempat tinggal dalam suatu negara berupa warga negara dan juga bukan warga negara. Orang yang bukan warga negara ini disebut sebagai orang asing atau Warga Negara Asing (WNA). 7   Indonesia, Undang  –  Undang Dasar Republik Indonesia 1945, ayat 28.   8   Lawrence M.Friedman,2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan M.Khozin, Nusa Media, cetakan ke IV, hal.17.   4 Untuk menentukan seseorang penduduk adalah warga negara atau warga asing, hal tersebut diatur oleh hukum nasional dari masing-masing negara di dunia. Dalam hukum nasionalnya akan ditentukan siapa saja termasuk warga negaranya dan yang bukan. Meskipun begitu, masing-masing negara berwenang menentukan peraturan kewarganegaraan warganya yang diberlakukan dalam wilayah negara itu, akan tetapi negara - negara tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tertera dalam hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan azas-azas umum hukum internasional yang mengatur mengenai kewarganegaraan. Intinya, hak dan kewajiban negara terhadap orang, baik warga negara maupun orang asing yang berada di negara tersebut, dan ditentukan oleh negara tersebut dan kewarganegaraan dari orang yang bersangkutan. Setiap warga negara tersebut harus tunduk pada kekuasaan negara dan harus mentaati hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut, terkecuali bagi orang asing dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam hak politik atau jabatan dalam pemerintahan. Kewarganegaraan seseorang berhubungan erat dengan negaranya karena menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal  – balik. Dengan demikian, Negara wajib melindungi warganegara nya dimanapun ia berada, dan setiap warga negara tetap tunduk atas kekuasaan negaranya serta mentaati hukum yang berlaku di negaranya. Bagi warga negara yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya, dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara dimana ia berada. 9  Dalam doktrin hukum internasional terdapat beberapa pendapat yang berkenaan dengan masuknya orang asing pada wilayah suatu negara, yaitu: 1. Suatu negara wajib memberikan izin kepada semua orang asing. 2. Suatu negara wajib memberikan izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut boleh menolak golongan-golongan tertentu, seperti pecandu obat bius, dan orang mengidap penyakit berbahaya . 3. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang asing masuk akan tetapi dengan mengenakan syarat-syarat pada izin masuk. 9   Sugeng Istanto, “ Hukum Internasional ” ,Penerbit Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 1998.   4. Suatu negara berhak sepenuhnya melarang masuknya orang - orang asing menurut kehendaknya. Dalam tuntutan hubungan internasional, Indonesia merupakan aktor yang melaksanakan perannya yang berdasarkan kebijakan politik luar negeri bebas-aktif. Kemudian dapat diartikan yakni Indonesia sebagai aktor yang mempunyai hak untuk menentukan arah kebijakan, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang berdaulat untuk memenuhi kebutuhannya demi tercapai nya tujuan negara Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri negara lain. Selain itu, kekuatan nasional juga harus menjadi perhatian penting bagi Indonesia untuk dijadikan bargaining value  agar dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia  juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor untuk dijadikan kekuatan nasional agar dapat melindungi masyarakat dan unsur lainnya, antara lain kekuatan militer, politik, letak kondisi geografis, jumlah dan kualitas penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sumber daya negara, serta ideologi yang berjalan di suatu negara. Tujuan dari diciptakannya politik luar negeri bebas aktif adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia, mengupayakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, meningkatkan kerjasama antar bangsa dan negara, dan lain - lain. 10  Suatu negara tentunya bertanggung  jawab terhadap warga negara asing dan harta miliknya yang berada di wilayah negaranya. Perjanjian internasional multilateral dan regional melalui hukum nasional menetapkan hak dan kewajiban negara terhadap orang asing yang berada dalam wilayah suatu negara, pelanggaran terhadap kewajiban - kewajiban itu menyebabkan negara harus bertanggungjawab terhadap orang asing tersebut. Selain itu, ada  juga alasan munculnya pertanggungjawaban negara sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh organ atau pejabatnya seperti melakukan perbuatan tidak sewajarnya terhadap orang asing dan tindakan atau kelalaian yang 10   Sindy Eka Putri , “ Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dalam Hubungan Internasional  ” https://www.kompasiana.com/sindyekaputrirahayu/5c728c2cab12ae27cc79e693/kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia-bebas-aktif-dalam-hubungan-internasional diakses pada tanggal 21 November 2019, 12.00     5 merugikan secara ekonomis dan fisik yang dilakukan oleh negara terhadap orang asing. 11   RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apa yang menyebabkan seseorang warga negara dapat dideportasi? 2. Bagaimana Keimigrasian melakukan tindakan adminstrarif keimigrasian kepada warga negara asing? 3. Bagaimana politik luar negeri dapat mengatur tindakan pendeportasian?  4.  Apakah Politik antar Negara dapat mempengaruhi pola tindakan administratif keimigrasian?  TUJUAN Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi pembaca akan pentingnya penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian untuk menegakkan kedaulatan negara dan memberikan pembelajaran bagi pembaca tentang politik luar negeri dan kebijakan hukum keimigrasian di Indonesia. METODE PENELITIAN 1. Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian  jurnal ini yaitu memakai teori pendekatan deskriptif agar dapat mengambil inti dalam penjelasan pentingnya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dan dunia. 2. Metode pengambilan Data Metode pengambilan data dalam jurnal yaitu memakai metode studi dokumen untuk mencari lebih rinci bagaimana pendeportasian dilakukan dan ditegakkan berdasarkan hukum internasional. 3. Teknik Analisa Data   Dalam jurnal ini, teknik analisa memakai teknik analisa kualitatif dengan mengumpulkan informasi dan sumber yang sesuai dengan topik penelitian jurnal supaya penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat dan mengandung pembelajaran yang baik bagi pembaca, terutama terhadap masa depan hukum keimigrasian Indonesia. 11    Arsensius, “Perlindungan Orang Asing dalam Hukum Internasional”, Jurnal Varia Bina Civika, Pontianak, 2009. PEMBAHASAN A. Penjelasan dalam Kasus Deportasi di Indonesia Dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia, pemerintah berhak membuat dan menetapkan hukum dan peraturan yang dapat menguntungakan bagi negara. Dalam hal ini, pemerintah melalui Dirjen Imigrasi menetapkan peraturan pemberian tindakan administrasi kepada orang asing yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Ini sesuai dengan yang tertulis dalam UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 75 tentang Tindakan  Administratif Keimigrasian. Dengan demikan, WNA yang masuk ke area Indonesia harus menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Dan juga memiliki tujuan yang jelas untuk mengunjungi Indonesia. Sebenarnya, WNA yang berada di Indonesia secara otomatis mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi yang dimilkinya, akan tetapi itu hanya bisa didapatkan apabila negara perwakilan nya bersedia untuk membantu warga negaranya dan secara harfiah sudah sebagai keharusan negara harus melindungi warga nya. Masalah imigran gelap adalah salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan lintasnegara (transnasional) tentunya mendapat perhatian serius DPR sebagai pusat legislasi nasional. Ini dapat dilihat dari disusun dan dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keimigrasian dan RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Suplemen Konvensi PBB Melawan Transnational Organized Crimes). lndonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Posisi Indonesia dengan memiliki daratan yang luas dan garis pantai yang melintang panjang menyebabkan wilayahnya sulit diawasi dari masuknya imigran gelap asal berbagai negara, terutama dari laut. Para imigran gelap ini biasanya dapat masuk melalui wilayah-wilayah perbatasan, baik pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai “ Jalan- jalan tikus ”  yang tidak terkontrol, yang begitu banyak terdapat di sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. 12   12   Poltak Parogi Nainggolan , “ Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan ” Kajian. 2017. Vol. 15 No. 1 hal. 113  
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x