Please download to get full document.

View again

of 17

MAKALAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT-

MAKALAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT-
0 views17 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
  MAKALAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT/LOKAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR KELOMPOK 1 : Firman Saputra (217110073) Baiq Elentita Surya Nur Lestari (217110086) Rakib (217110018) Doni Herianto (217110007) Gufran Gunadi (217110056) Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram BAB 1  PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satunya dengan memberikan dan menjamin warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal 34, dan diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan konsep Universal Health Coverage yang disepakati oleh negara-negara yang menjadi anggota World Health Organization pada tahun 2005. Universal Health Coverage adalah sistem kesehatan dimana setiap masyarakat di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bersifat holistik meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dan dibutuhkan dengan biaya yang terjangkau (Yuningsih, 2013). Pada umumnya di Indonesia, tingkat kesehatan masyarakat miskin masih tergolong rendah,serta jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin masih rendah.Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 (Kemenkes, 2013), menunjukkan sebanyak 50,5% penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. ASKES/ASABRI dimiliki oleh sekitar 6,0% penduduk, Jamsostek 4,4% penduduk, asuransi kesehatan swasta dan tunjangan kesehatan perusahaan masing- masing sebesar 1,7% penduduk. Kepemilikan jaminan kesehatan didominasi oleh Jamkesmas 28,9% dan Jamkesda 9,6%.  Implementasi kebijakan adalah salah satu bagian dari proses kebijakan yang merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Edward dalam Nugroho (2014:673), menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah “lack of attention to implementation”. Edward mengatakan bahwa “without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully”(Ibid).Edward menyarakan untuk memperhatikan empat isu pokok  agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resource), Disposisi atau sikap (disposition or atitudes) dan struktur birokrasi (buereaucratic structures). Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dimulai sejak 1 Januari tahun 2014 yang dilakukan secara bertahap dengan harapan dapat mencapai Universal Health Coverage pada tahun 2019 sebagaimana diamanatkan Undang Undang. Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan dalam UU SJSN (2004) Pasal 2 yang menyatakan bahwa kebijakan ini dipilih oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian prinsip keadilan harus dipergunakan dalam kebijakan JKN. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hajar (2013),yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah yang temuan penelitiannya adalah kebijakan tersebut belum berjalan dengan optimal.Hasil penelitian lainnyaoleh Ernawati (2013) yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah menunjukkan bahwa penelitian mengenai kebijakan tersebut belum berjalan dengan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.Kemudian hasil penelitian Darlianti (2014) yang mengevaluasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan tersebut belum berjalan optimal. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional mulai di implementasikan per tanggal 1 Januari 2014 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di Kota Makassar ditemukan beberapa kendala atau masalah dalam implementasinya. Pada aspek kepesertaan masih banyak yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta  BPJS Kesehatan.Berdasarkan data BPJS Kesehatan Kota Makassar jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI hingga bulan januari 2015 sebanyak 783,893 penduduk atau baru mencapai 47% dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Makassar. Dalam aspek pendanaan, masih banyak tunggakan premi peserta. Sementara dari aspek pelayanan kesehatan sistem rujukan berjenjang belum berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Makassar. 1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan yang di angkat dalam pembahsan tersebut antara lain : a. Bagaimana implementasi kebijakan implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional melalui badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan? 1.3 Tujuan a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional melalui badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan.   BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Implementasi Kebijakan Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (publik policy process) sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan atau direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan terealisasi dengan maksimal. Dengan demikian, kalau menghen-daki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan  juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Peter de Leon dan Linda de Leon dalam nugroho (2014:664-665) menge- mukakan pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi di
Advertisement
MostRelated
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x