Please download to get full document.

View again

of 8

PENERAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN NON TINGGAL DI INDONESIA (2)

Pada prinsipnya, setiap orang atau badan hukum yang dapat memiliki bagunan gedung atau bagian dari bangunan gedung. Bagi mereka yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Izin tersebut diberikan oleh
0 views8 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
  PENERAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN NON TINGGAL DI INDONESIA Oleh : Dinda Permata Bunda 1  Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya E-mail : dindapermatabunda5@gmail.com  Abstrak Pada prinsipnya, setiap orang atau badan hukum yang dapat memiliki bagunan gedung atau bagian dari bangunan gedung. Bagi mereka yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Izin tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemkab atau pemkot) kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, termasuk merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Karena izin mendirikan bangunan dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka izin tersebut diajukan oleh pemilik bangunan kepada pemerintah daerah. Banyak masyarakat yang merasa malas untuk membuat sendiri surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kebanyakan diantara mereka justru menyuruh orang lain ataupun calo karena tidak tahu menahu tentang cara mengurus maupun syarat IMB. Padahal jika mau dikerjakan, ternyata membuat surat izin mendirkan bangunan sangatlah mudah. Mengurus urusan legalitas seperti IMB ini, tentu sangat penting bagi mereka yang baru membeli rumah, baik cash ataupun kpr, karena jika properti Anda tidak memiliki surat-surat beharga maka nilai properti Anda akan berkurang atau lemah dimata hukum. Kata kunci : izin mendirikan bangunan, masyarakat, pemerintahan.  1)   Latar belakang Kehadiran IMB (izin mendirikan bangunan) pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Bahkan keberadaan IMB juga sangat dibutuhkan ketika terjadi transaksi jual beli rumah. Pemilik rumah yang tidak memiliki IMB nantinya akan dikenakan denda 10 persen dari nilai bangunan, rumah pun juga bisa dibongkar. 2   1  Dinda Permata Bunda adalah mahasiswi fakultas hukum universitas sriwijaya semester 5. Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum perizinan. 2  https://www.lamudi.co.id/journal/syarat-imb-biaya-izin-mendirikan-bangunan/   Secara hukum, ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan peraturan pelaksananya dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005. Selain itu untuk pelaksanakan teknis penerbitan izin mendirikan bangunan, maka ketentuan penerbitan izin mendirikan bangunan juga ditentukan oleh peraturan daerah di masing-masing pemerintahan daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pada prinsipnya setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan keadaan bangunan. 3   2)   Pembahasan Izin Mendirikan Bangunan adalah produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten / kota) dan wajib dimiliki / diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bagunan diatur pada pasal 5 ayat 1 perda 7 tahun 2009. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan uatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Peraturan-perundang undangan yang mengatur tentang IMB adalah sebagai berikut 1. undang- undang no.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. undang-undang no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang no.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sebelum membahas mengenai persyaratan dalam mengajukan izin mendirikan bangunan, harus mengetahui beberapa jenis izin mendirikan bangunan, yaitu Rumah Tinggal dan Non Tinggal. Sama seperti pembuatan dokumen resmi lainnya, pembuatan Izin Mendirikan Bangunan pun memerlukan sejumlah berkas. Setiap daerah biasanya akan memberikan persyaratan yang berbeda-beda. Untuk wilayah Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan, berikut berkas yang perlu dipersiapkan: •   -Fotokopi KTP •   -Fotokopi NPWP 3  http://www.legalakses.com/izin-mendirikan-bangunan-imb-dan-izin-penggunaan-bangunan-ipb/   •   -Fotokopi surat bukti kepemilikan tanah •   -Surat pernyataan bermaterai, berisi pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa •   -Ketetapan Rencana Kota (KRK) sebanyak 5 set •   -Gambar rancangan arsitektur bangunan gedung dengan tanda tangan arsitek yang memiliki (Izin Pelaku Teknis Bangunan) IPTB sebanyak 5 set •   Persyaratan lain untuk bangunan dengan kriteria tertentu : •   -Fotokopi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk lahan dengan luas lebih dari 5.000 m2 atau yang dipersyaratkan •   -Rencana struktur bangunan gedung beserta lampiran hasil penyelidikan tanah dengan tanda tangan perencana struktur yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan sebanyak 3 set •   -Gambar rencana dan perhitungan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung dengan tanda tangan perencana mekanikal dan elektrikal yang memiliki IPTB •   -Surat penunjukan penanggung jawab perencana arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal bangunan gedung dari pemilik bangunan •   -Softcopy rancangan arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal bangunan gedung •   -Fotokopi IPTB penanggung jawab perencana arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal bangunan gedung Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal 4   Kini, terdapat dua cara untuk membuat IMB, yaitu secara konvensional dan secara online. Tapi, layanan online baru bisa dinikmati oleh mereka yang berdomisili di Jakarta. Seperti inilah langkah-langkahnya: Cara konvensional :  Untuk mengajukan IMB secara konvensional, berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan: •   Siapkan dokumen persyaratan •   Untuk rumah dengan ukuran di bawah 500 m2, datang langsung ke loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan dengan membawa dokumen persyaratan, jika dokumen sudah lengkap maka prosesnya akan lebih cepat •   Jika belum memiliki dokumen teknis seperti gambar arsitektur bangunan, petugas akan membantu dengan mendatangi rumah •   Pemeriksaan dan evaluasi dokumen oleh pemerintah daerah selama 7  –   14 hari kerja •   Bayar retribusi IMB •   Serahkan bukti pembayaran retribusi IMB ke pemerintah daerah 4  https://www.lamudi.co.id/journal/syarat-imb-biaya-izin-mendirikan-bangunan/   •   Pemerintah daerah akan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan sekitar 7 hari sejak tanda bukti pembayaran diterima Cara online: Untuk cara online, baru bisa dilakukan di wilayah Jakarta, Bogor, dan Bandung saja. Dengan sistem tersebut, kamu bisa lebih menghemat waktu dan tenaga, Scan  semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus IMB •   Mendaftar melalui situs web  tersebut, lalu login  dengan akun yang sudah terdaftar •   Pilih salah satu antara IMB rumah tinggal atau non-rumah tinggal, lampirkan gambar bangunan •   Unggah semua dokumen dan isi data yang diminta •   Membayar retribusi melalui bank daerah. Jika berdomisili di Jakarta membayar ke Bank DKI. •   Scan  bukti pembayaran dan unggah ke situs web   •   Tunggu pemberitahuan melalui email Izin Mendirikan Bangunan Umum 8 lantai 1. tahap pengajuan Pertama pemohon datang ke loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kota Administrasi dimana Anda tinggal, kemudian mengisi formulir yang diajukan, setelah itu menyerahkan syarat-syarat atau dokumen yang dibawa, kemudian berkas akan diteliti dan akan di survey ke lokasi. Setelah di survey kemudian petugas akan menghitung besaran retribusi atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon, kemudian pemohon membayar retribusi yang ditetapkan di bank DKI dan meminta bukti pembayaran dan kemudian menyerahkannya ke loket PTSP kota Administrasi. Setelah itu baru IMB dapat diambil oleh pemohon. 2. Biaya pembuatan Untuk biayanya membuat IMB Bangunan Umum Non Rumah tinggal sendiri disesuaikan dengan Perda No 1 tahun 2015 dengan berdasarkan luas bangunan x indek bangungan x harga satuan retribusi. 3. Lama Proses Pembuatan Lama pembuatan IMB sendiri adalah 25 hari kerja, sejak dokumen teknis disetujui. Jika sudah  jadi IMB bisa langsung diambil di loket PTSP Kota Administrasi setempat. Izin Mendirikan Bangunan Umum 9 lantai lebih 1. Tahap pengajuan    Hampir sama seperti syarat-syarat membuat IMB Bangunan Umum untuk non rumah (s/d 8 lantai), untuk bangunan setinggi sembilan lantai lebih pun, harus memeuhi beberapa persyaratan di bawah ini : •   Formulir Pendaftaran IMB •   Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon •   Fotokopi Sertifikat Tanah, yang telah dilegalisir Notaris, •   Fotokopi PBB Tahun terakhir •   Menyertakan Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB/ Blokplan) dari BPTSP •   Mencantumkan fotokopi Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, apabila luas tanah daerah perencanaan 5.000 M2 atau lebih. •   Gambar rancangan arsitektur (terdiri atas gambar situasi, denah, tampak, potongan, sumur resapan) direncanakan oleh arsitek yang memiliki IPTB, diberi notasi GSB, GSJ dan batas tanah) •   Rekomendasi hasil persetujuan Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), apabila luas bangunan 9 Lantai atau lebih, •   Hasil Penyelidikan Tanah yang dibuat oleh Konsultan, •   Persetujuan Hasil Sidang TPKB, apabila ketinggian bangunan 9 lantai atau lebih dan atau bangunan dengan basement lebih dari 1 lantai, atau bangunan dengan struktur khusus. •   Gambar Instalasi (LAK/LAL/SDP/TDP/TUG) •   Rekomendasi UKL/UPL dari BPLHD apabila luas bangunan 2.000 sampai dengan 10.000 M2, atau Rekomendasi AMDAL apabila luas bangunan lebih dari 10.000 M2. •   Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas Pelaksanaan Bangunan dari Pemilik Bangunan. •   Surat Kuasa (jika dikuasakan) Izin Mendirikan Bangunan Umum 9 Lantai atau lebih 1. tahap pengajuan Untuk mengurus IMB Bangunan Umum (Non Rumah Tinggal) 9 lantai ini, setiap pemohon yang berdomisili di Jakarta terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran di loket Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kantor Provinsi DKI Jakarta. Di sana pemohon juga
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x