Please download to get full document.

View again

of 77

UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik

UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik
11 views77 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
  PRESIDENREPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANGPELAYANAN PUBLIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warganegara dan penduduk untuk memenuhi hak dankebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayananpublik yang merupakan amanat Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat ataspelayanan publik yang dilakukan penyelenggarapelayanan publik merupakan kegiatan yang harusdilakukan seiring dengan harapan dan tuntutanseluruh warga negara dan penduduk tentangpeningkatan pelayanan publik;c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dankewajiban setiap warga negara dan penduduk sertaterwujudnya tanggung jawab negara dan korporasidalam penyelenggaraan pelayanan publik,diperlukan norma hukum yang memberipengaturan secara jelas;d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitasdan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuaidengan asas-asas umum pemerintahan dankorporasi yang baik serta untuk memberiperlindungan bagi setiap warga negara danpenduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalampenyelenggaraan pelayanan publik, diperlukanpengaturan hukum yang mendukungnya;  PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 2 - - 2 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentangPelayanan Publik;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20,Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C,Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), danPasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepubIik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentangPengesahan  International Covenant on Economic,Social, and Cultural Rights   (Kovenan Internasionaltentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4557);  PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 3 - - 3 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan  International Covenant on Civil and Political Rights   (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentangOmbudsman Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4899);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:(1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaiankegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendudukatas barang, jasa, dan/atau pelayananadministratif yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan publik.  PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 4 - - 4 - (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnyadisebut Penyelenggara adalah setiap institusipenyelenggara negara, korporasi, lembagaindependen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, danbadan hukum lain yang dibentuk semata-matauntuk kegiatan pelayanan publik.(3) Atasan satuan kerja penyelenggara adalahpimpinan satuan kerja yang membawahi secaralangsung satu atau lebih satuan kerja yangmelaksanakan pelayanan publik . (4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yangselanjutnya disebut Organisasi Penyelenggaraadalah satuan kerja penyelenggara pelayananpublik yang berada di lingkungan institusipenyelenggara negara, korporasi, lembagaindependen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, danbadan hukum lain yang dibentuk semata-matauntuk kegiatan pelayanan publik.(5) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnyadisebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai,petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalamorganisasi penyelenggara yang bertugasmelaksanakan tindakan atau serangkaian tindakanpelayanan publik.(6) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaatpelayanan publik, baik secara langsung maupuntidak langsung.(7) Standar pelayanan adalah tolok ukur yangdipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraanpelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanansebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepadamasyarakat dalam rangka pelayanan yangberkualitas, cepat, mudah, terjangkau, danterukur.  PRESIDENREPUBLIK INDONESIA - 5 - - 5 - (8) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.(9) Sistem informasi pelayanan publik yangselanjutnya disebut Sistem Informasi adalahrangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanandan pengelolaan informasi serta mekanismepenyampaian informasi dari penyelenggara kepadamasyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan,tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasagambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikansecara manual ataupun elektronik.(10) Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayananpublik antarpara pihak melalui bantuan, baik olehombudsman sendiri maupun melalui mediator yangdibentuk oleh ombudsman.(11) Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketapelayanan publik antarpara pihak yang diputusoleh ombudsman.(12) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.(13) Ombudsman adalah lembaga negara yangmempunyai kewenangan mengawasipenyelenggaraan pelayanan publik, baik yangdiselenggarakan oleh penyelenggara negara danpemerintahan termasuk yang diselenggarakan olehbadan usaha milik negara, badan usaha milikdaerah, dan badan hukum milik negara sertabadan swasta, maupun perseorangan yang diberitugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumberdari anggaran pendapatan dan belanja negaradan/atau anggaran pendapatan dan belanjadaerah.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x